UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 …
Pertambangan Batubara. 13c. lzin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas …
Implikasi Ketidakpastian Hukum Tata Kelola Perizinan Sektor
Tulisan ini mengkaji ketidakpastian hukum dalam regulasi pertambangan batubara di Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai daerah penghasil batubara yang signifikan, provinsi ini dalam perencanaan ...
(PDF) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan …
MENTERI ENEAGI DAN SUMBER DAY A MINERAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 07 TAHUN 2012 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL ... membedah dan …
PP No. 96 Tahun 2021
Abstrak. PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha pertambangan; 4) izin pertambangan rakyat; 5) izin usaha …
MINERAL DAN BATUBARA PERTAMBANGAN USAHA …
MINERAL DAN BATUBARA – PERTAMBANGAN – USAHA – KEGIATAN – PELAPORAN – PERIZINAN – WILAYAH – PEMBERIAN – TATA CARA – PERUBAHAN. 2021. …
UNDHNG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 …
Menimbang : a, bahwa mineral dan batubara yang terkandung dala~m wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karun.ia 'ruhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi …
Membongkar Kerancuan Regulasi Minerba di Indonesia
Namun, sejak Februari 2009, UU Pokok Pertambangan diganti dengan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sejak itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen dan peraturan daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 1 Tahun 1967 berangsur-angsur turut berubah. ... PP No. 1 …
MENTEW EMERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara [4:4]
Kementerian ESDM RI
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana …
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik sesuai …
Dari sekian banyak peraturan pertambangan : UU no. 4 thn 2009 : pertambangan mineral & batubara; UU no. 32 thn 2009 : perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup ... PELAKSANAAN KAIDAH PERTAMBANGAN YANG BAIK DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA; KepMen esdm No. …
IND-ENG-UU 4 of 2009 Pertambangan Mineral, …
Bagian Kelima: Pertambangan Batubara 60–63 Part Five: Coal Mining Translated by: Wishnu Basuki (ABNR) ... sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal,
Tarif Royalti Penjualan Batu bara Terbaru Disahkan, Ini …
Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. ... ESDM Lana Saria menjelaskan pembagian tarif royalti penjualan ini dibedakan antara Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu …
STANDAR USAHA PERTAMBANGAN MELALUI …
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR ... Pertambangan Mineral dan batubara antara lain Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Pengangkutan dan Penjualan. c. Mengajukan permohonan IUP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penetapan ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara. Pasal 99 Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b diberikan dengan …
(PDF) ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH …
analisis dan evaluasi peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (dari perspektif nilai-nilai pancasila)
UU No. 3 Tahun 2020
ABSTRAK: Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu …
Batu Bara Indonesia
Berkaitan dengan cadangan batubara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2.2 persen dari total cadangan batubara global terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang ...
Peraturan Pemerintah, 96 TAHUN 2021
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 4. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan …
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022: Ketentuan Baru …
Juni 5, 2022. Pada 11 April 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Perpres 55/2022). Perpres 55/2022 tersebut merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas …
UU Minerba dan Upaya Percepatan Investasi …
•Penguatan peran BUMN dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara •Tersedianya Rencana Pengelolaan Minerba Nasional 3 5. C. ISU PENTING UU MINERBA 6 1) ISU POKOK 4 Mendorong Kegiatan Eksplorasi untuk Penemuan Deposit ... Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah akan diatur kriteria: a. Jangka waktu dimulainya …
BAB II Tinjauan Pustaka A. Tinjauan Umum Hukum …
Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang- undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara. Namun, untuk memahami 1 Salim HS., "Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara", Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta,
Permen ESDM No. 16 Tahun 2021
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun …
Peraturan Pemerintah Nomor : 15 TAHUN 2022
di bidang Usaha Pertambangan. BAB II PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN . Bagian Kesatu. Subjek Pajak Penghasilan . Pasal 3 . Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi wajib pajak pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau …
PENYEIMBANGAN TERHADAP DAMPAK NEGATIF …
pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara terbuka. Untuk mengantisipasi hal itu di Provinsi Kalimantan Selatan telah diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013
(PDF) Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Dibidang Pertambangan …
pembuatan peraturan perundang ... kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berdasarkan undang-undang pertambangan mineral dan batubara saat ini hendaknya disesuaikan dengan putusan-putusan ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 15 TAHUN 2022TENTANGPERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk …
UU No. 3 Tahun 2020
MATERI POKOK PERATURAN. Abstrak. Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu …
Energy and Resources Regulations Update
: Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 7 tahun 2020 tentang cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara Title (English) : Amendment of Minister of Energy and Resources Regulation number 7 of 2020
Dinanti Pengusaha, Ini Dia Aturan Baru Tambang Batu Bara Cs
1. Dinanti Pengusaha, Ini Dia Aturan Baru Tambang Batu Bara Cs. Foto: Aktivitas Bongkar Muat Batu Bara di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (22/11/2021). (CNBC …
Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 …
Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Mineral Dan Batubara. Widi Supriyono. Download Free PDF. View PDF. PERMEN ESDM 32 TAHUN 2013. robert robert. Download Free PDF. View PDF. …
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor, dan menetapkan Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-…
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN …