* Berdasarkan Hasil Penelitian dengan Judul Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan yang dibiayai Dana SP3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun …
serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. 3. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa. 1 Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, hlm. 117.
Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum. menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya. keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara ...
Tambang Ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pengelolaan tambang khususnya tambang galian C di Indonesia, penerimaan masyarakat terhadap produk hukum tersebut baik pelaku usaha tambang maupun ...
Pelaku korupsi di sektor pertambangan tidak saja orang, tetapi juga korporasi atau perusahaan. Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan pernah melaporkan 26 perusahaan pertambangan atas dugaan korupsi dengan memanfaatkan hutan secara ilegal. Laporan yang disampaikan ke Bareskrim Mabes Polri tersebut diduga …
Bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI 1945, putusan pengadilan, serta Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum adat, kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari artikel jurnal, buku, serta ...
Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, …
Sementara di aturan yang baru ini sangat berbeda. Pada Bab XII, Pasal 147 ayat (2) PP No.96/2021 ini menjabarkan sebagai berikut: - Untuk metode tambang terbuka dan tidak terintegrasi dengan fasilitas …
Tujuan penelitian untuk menganalisa penegakan hokum pada tindak pidana penambangan pasir illegal di kota Cirebon. Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan galian (tambang),bahan galian …
Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahan pengawasan implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia menjadi menarik untuk diteliti Metode Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan, yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian …
PT A akan melakukan akuisisi sebagian saham di PT B yang bergerak di Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202). Praktiknya perusahaan tersebut menjalankan industri penghasil tembaga. Pada salah satu anggaran dasar PT B tercantum "Pemindahan Hak Atas Saham harus mendapatkan persetujuan dari instansi …
Kepdirjen 185 Th 2019, Hal. 235-257. Ventilasi pada tambang bawah tanah paling sedikit meliputi: 1) Ventilasi tambang bawah tanah paling sedikit dengan ketentuan: . a) Tambang bawah tanah yang berdekatan dan sistem ventilasinya bergabung diperlakukan sebagai satu tambang yang berada di bawah pengawasan seorang KTT kecuali ditetapkan lain …
Hal inilah yang menjadi latar belakang pembahasan dalam tulisan hukum ini yang bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut ketentuan yang menjadi pedoman dalam penentuan …
Menurutnya, persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya turut berkontribusi dalam kasus pertambangan ilegal yang ada di Indonesia. "Ini permasalahan yang cukup lama, pelik, cukup ruwet, tetapi dipandang bukan hanya persoalan hukum tapi ini persoalan ekonomi, sosial, budaya, seperti itu," ungkapnya dalam program acara …
a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 pengaturan keselamatan kerja di bidang pertambangan menjadi kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi; b. bahwa sesuai dengan kemajuan teknologi pertambangan semua ketentuan keselamatan kerja dibidang pertambangan yang termuat dalam Mijin Politie Reglement …
Ia memiliki 10 perusahaan berbeda yang mengelola tambang emas di Kabupaten Bombana. Kemudian, Hengky Cokro. Ia memiliki 8 IUP dengan perusahaan yang berbeda mengelola tambang emas di Bombana dan Pulau Kabaena. Lalu, Henry Sumarno Tan/Sjamsul Bahri Sjawal (Komisaris Utama) mengelola delapan IUP yang …
Hukum pertambangan adalah: "keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum …
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai jika kasus mafia tambang di Indonesia sudah menjadi tradisi, khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel). Para mafia ini diduga menggunakan perangkat negara seperti aparat penegak hukum untuk mengintimidasi para investor agar melepas …
Foto: Tambang Emas Ilegal di Sulteng Longsor. (AP/Abdee Mari) Jakarta, CNBC Indonesia - Pengamat Hukum Pertambangan Wahyu Nugroho membeberkan …
DI KOTA PALU FRENDI PRADANA/D101 08 377 Abstrak Skripsi ini membahas Aspek Hukum Tentang Perjanjian Pertambangan Emas Rakyat Dalam Peningkatan Ivestasi Di Kota Palu, memiliki 2 (Dua) Rumusan Masalah yaitu, Bagaimanakah Perlindungan Hukum Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Penambangan Emas Rakyat?
Untuk pekerja di sektor pertambangan, aturan mengenai jam kerja dan kerja lembur dapat merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-234/Men/2003 Tahun 2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja …
Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK"), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Perlu diketahui bahwa hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. [7] Dalam kasus Anda, untuk mempersingkat kami hanya akan membahas perihal IUP dan IUPK.
Baca Juga : Tekan Hasil Tambang Ilegal, Sucofindo Terapkan Verifikasi Berlapis. Berbagai pihak kemudian mendesak pemerintah daerah dan kepolisian agar segera menutup semua aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Sulteng, termasuk menindak tegas pelaku-pelaku dibalik tambang emas ilegal itu. Anggota DPRD Provinsi …
tambang pasir illegal, tahun 2014 meningkat menjadi 20 tambang pasir ilegal, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu menjadi 28 tambang ilegal. Dan dalam kasus ini tidak pernah terjadi penindakan atau penangan yang serius dari aparat penegak hukum dan Pemerintah setempat. Oleh karena itu,
Contoh tambang skala besar adalah tambang Serra Pelada di Brazil yang menghasilkan 29.000 ton emas dari tahun 1980 hingga 1986 dan mempekerjakan 50.000 pekerja (Kricher, 1997). ... Pengertian Kimia Dasar, Hukum, dan Cabangnya. Pengertian Bahan Kimia, Jenis, dan Contohnya.
permohonan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara harus. memenuhi persyaratan teknis, dan f Dalam kegiatan usaha. pertambangan, terdapat 3 (tiga) jenis usaha pertambangan, yaitu ...
Perubahan-Perubahan Penting dalam Proses Perizinan Perusahaan Tambang di Indonesia. Untuk memulai operasi bisnisnya, semua perusahaan tambang di Indonesia harus memiliki salah satu dari …
Sidang tambang ilegal di Pasuruan (Foto: Istimewa) Pasuruan -. Terdakwa kasus tambang ilegal di Desa Bulusari, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Andrias Tanudjaja, dituntut 5 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp 75 miliar. Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bangil pada Kamis (1/12/2022), JPU menyatakan …
Bahan hukum sekunder antara lain buku atau literatur, buku elektronik atau e-book, jurnal, makalah, artikel dari website terpercaya dari internet, dan hasil karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini. 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 3.1. Problematika Hukum dalam Upaya Mewujudkan Restorative Justice dalam Penegakan
PUSHEP. -. 17 Juli 2021. 1399. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengingatkan perlunya sistem hukum pertambangan dan peraturan perundang-undangan sektor mineral dan …
A. KONSEP WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh wilayah hukum Indonesia yang meliputi ruang darat, …