Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor dalam unggahan media sosial resmi Pemerintah Provinsi Kaltim meminta supaya perizinan tambang galian C bisa lebih dipermudah dengan cukup ke pihak Camat saja. Saat ini, galian tambang C berada di Pemerintah Pusat. Isran Noor mengatakan, berkaca saat dia …
Proses pengalihan lahan untuk penambangan batu bara hingga akhirnya menjadi listrik melalui PLTU menyebabkan berbagai macam kerusakan. Aktivitas pertambangan memicu terganggunya keseimbangan sumber daya alam ketika kegiatan tersebut tidak mengikuti kaidah yang benar, seperti menimbulkan kerusakan lingkungan …
Beberapa persyaratan administrasi umum yang biaa harus dipenuhi dalam pengajuan izin pertambangan batu bara meliputi: Pengisian formulir permohonan secara lengkap …
yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (Hamdi, 2014). Terkait demikian, judul penelitian yang digunakan adalah "Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Penanganan Penambangan Batu Bara Ilegal di Kota Samarinda". TINJAUAN …
IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk wilayah mineral logam batubara (Pasal 1 angka 12 …
Izin Usaha Pemurnian Mineral Logam. Sebelumnya, perlu Anda ketahui bahwa kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") untuk kegiatan usaha pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan adalah KBLI 24201. Kelompok KBLI 24201 merupakan industri pembuatan logam dasar mulia yang …
Tergolongnya usaha pertambangan sebagai usaha berisiko tinggi, mewajibkan pelaku usaha di bidang pertambangan untuk memiliki Nomor Induk …
KOMPAS – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) merupakan perusahaan tambang batu bara yang sudah menggunakan sistem digital mining.Digitalisasi ini dilakukan di Mine Control Center (MCC) PTBA di Muara Enim, Sumatera Selatan. Vice President Teknologi dan Informasi PTBA, Satria Wiriawan, menjelaskan lebih jauh sistem …
Ketua Pansus Ranperda Pertambangan DPRD Bali, I.B. Udiyana mengatakan permintaan akan bahan tambang galian C seperti batuan dan pasir untuk pembangunan di Bali sangat tinggi karena itu harus dikelola. Pemprov Bali memiliki kewenangan untuk menetapkan wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) mineral bukan …
Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Pusat resmi mendelegasikan wewenang penerbitan sertifikat standar dan izin berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara kepada pemerintah provinsi pada hari ini, Senin (18/4/2022).. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengatakan …
Menghukum Para Tergugat untuk mengatur kembali suatu kebijakan umum mengenai pertambangan batu bara yang meliputi: evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan batu bara yang telah dikeluarkan, mengawasi pelaku usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pascatambang, perbaikan fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya strategis dalam …
Untuk mendapatkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi maka harus melengkapi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Adapun usaha tambang batuan yang tidak memiliki izin tentunya terdapat ancaman pidana terhadapnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yang merupakan pasal …
Kriteria Terintegrasi untuk Komoditas Logam dan Batubara; Izin Pertambangan Rakyat; IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; Surat Izin Penambangan Batuan; …
Oleh karena itu dalam berbisnispun tetap ada aspek hukum yang mengatur dan mengikat masyarakat,hal ini tidak hanya untuk mengatur gerak ekonomi,tetapi juga untuk mengatur perizinan hak cipta, dan yang lain. 1.2 Tujuan Tujuan dituliskannya paper tentang aspek hukum dalam berbisnis adalah untuk menunjukkan peran hukum dalam berbisnis …
Khusus untuk permohonan dalam rangka perluasan usaha, formulir permohonan ini hanya diisi dengan data tambahan rencana perluasan usaha. ... Untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), maka data No 6. ... dalam hal pemohon adalah Pemerintah Negara …
Batu bara di daerah ini ditemukan oleh insinyur Belanda Willem Hendrik de Greve pada tahun 1868. Penambangan terbuka lalu dimulai pada tahun 1892 seiring dengan rampungnya pembangunan infrastruktur pendukung berupa rel kereta api untuk mengangkut batu bara dari tambang ini ke Pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Sebelum …
Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah secara substansial sejumlah aspek tata kelola pertambangan, khususnya kewenangan dalam perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat – mulai dari penerbitan izin hingga pengawasan. Pengaturan mengenai perizinan pertambangan juga beririsan dengan kebijakan lain, …
Dokumen AMDAL PERTAMBANGAN BATU BARA. Muhammad Fadillah. 2021, Muhammad Fadillah, dkk. Batu bara merupakan salah satu tambang yang berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemerintah selain minyak dan gas bumi. Berdasarkan perhitungan cadangan batu bara Indonesia diperkirakan sebesar 42,6 milyar ton dan …
Dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini PIHAK PERTAMA berhak untuk. memasuki lahan penambangan dalam rangka pengawasan dan pengecekan dilokasi penambangan, penimbunan, Disposal dan penimbangan batubara (stockpile), serta berhak untuk melakukan perhitungan jumlah batubara yang telah dihasilkan oleh PIHAK KEDUA:-----
Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Terdapat 3 bentuk usaha …
surat izin penambangan batuan-sipb-menurut uu no.3 tahun 2020 tentang minerba. surat-izin-penambangan-batuan-sipb-menurut-uu-no.3-tahun-2020-tentang-minerba. surat …
Untuk pertambangan batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan selama 30 tahun. Jangka waktu untuk IUP kegiatan operasi yang diatur dalam Pasal 43 PP …
Panduan Penilaian AMDAL atau UKL/UPL untuk Kegiatan Penambangan Pasir dan Kerikil Disusun Oleh: Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup 2007 Panduan Penilaian AMDAL atau UKL/UPL untuk Kegiatan Penambangan Pasir dan Kerikil …
Berdasarkan Pasal 133 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021, pemberian Surat Izin Penambangan Batuan untuk batuan jenis tertentu berlaku untuk jangka waktu selama 3 tahun. Lalu, pemegang SIPB bisa memperpanjangnya sebanyak 2 kali masing-masing selama 3 tahun. Sedangkan ayat (2) menerangkan bahwa pemberian SIPB untuk …
pemerintah pusat dan urusan pemerintah provinsi. Sub urusan daerah provinsi dalam pertambangan mineral dan batu bara terdiri dari : a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. b.