TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN …
e. Izin Pengangkutan & Penjualan Mineral Logam dan Batubara f. IUJP Nasional g. Izin Penugasan h. IUP PMDN Mineral dan Batubara yang terintegrasi dengan fasilitas PNT Perizinan yang didelegasikan ke Pemerintah Daerah: a. IUP PMDN Mineral bukan logam dan batuan b. SIPB c. Izin Pengangkutan dan Penjualan Mineral bukan logam dan …
Jenis-Jenis Perizinan Usaha Pertambangan Menurut UU …
Heylaw Edu - 15 Juni 2022. Oleh: Rahadyan Fajar Harris. " Asking for permission shows respect and guarantees an interested audience ". – Jerry Allocca. Halo Sobat HeyLaw! Segala bentuk aktivitas penambangan minerba di Indonesia haruslah didasarkan pada izin yang diberikan oleh pemerintah. Hal itu merupakan manifestasi dari konsep ...
PT ANTAM Tbk
Tentang ANTAM. ANTAM merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan ANTAM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, …
Penambangan Dasar Laut Dalam
Membiarkan mineral sendirian disorot sebagai pertanyaan etis dan pertanyaan untuk membantu meningkatkan akses ke proses dan diskusi peraturan. van der Grient, JMA, dan JC Drazen. "Persimpangan Ruang Potensial antara Perikanan Lautan Tinggi dan Penambangan Laut Dalam di Perairan Internasional." Kebijakan Kelautan, vol. 129, Juli …
PERGUB No. 39 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
25. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kirnia Batubara asal. 26. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian …
Sah! Jokowi Delegasikan Perizinan Tambang ke Daerah
Jokowi Delegasikan Perizinan Tambang ke Daerah. Foto: Presiden Joko Widodo Saat Acara Penandatanganan Perjanjian oleh Indonesia Investment Authority (INA) Tahun 2022, 14 April 2022. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden) Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan aturan baru …
eiti · Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi pasca tambang …
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan beberapa Undang Undang. lainnya. Bagian kedua ini juga menjelaskan regulasi dan peraturan terkait industri pertambangan. minyak dan gas bumi (migas) seperti. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013. tentang Penyelenggaraan Pengelolaan. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
(2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang: a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya; b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas,
Lebih Rinci, UU Minerba Terbaru Perbaiki Tata Kelola Pertambangan
Pemerintah meyakini, UU Minerba memiliki dua perizinan yang lebih sederhana dan jelas daripada UU sebelumnya, yaitu Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan Izin Usaha Pertambangan Batuan (IUPB). Kedua izin ini hanya diterbitkan untuk pengusaha nasional. Untuk memperkuat tata kelola pertambangan nasional, pemerintah …
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 4.
Izin Usaha Industri untuk Pemurnian Mineral Logam
Pada umumnya, usaha pemurnian logam mulia biaa terbagi dalam dua jenis, yaitu yang terintegrasi dengan kegiatan penambangan dan yang terpisah. Bagi usaha pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan, maka izin usaha yang diperlukan bukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan …
Dear Pemerintah, Penambang Minta Aturan Nikel Diubah!
Jakarta, CNBC Indonesia - Penambang nikel melalui Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengusulkan kepada pemerintah untuk mengubah atau membuat aturan baru tentang tata niaga nikel. Alasannya, pelaksanaan aturan yang ada saat ini yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas …
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN …
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA ... Pertambangan Mineral bukan logam atau batuan; dan b. Berada dalam WIUP Mineral bukan logam atau batuan. - 917 - No. II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah ... Inspektur Tambang; dan b) Pejabat Pengawas. 3) jenis …
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022: Ketentuan Baru
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa … See more
Kecuali Nikel, Ekspor Mineral Diperpanjang Sampai Juni …
Berikut isi perubahan dalam Peraturan Menteri ESDM ini: Pasal 44: a. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 setelah membayar bea keluar sesuai …
Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor Minerba
Dalam pendelegasian ini, regulasi-regulasi yang berada di atasnya akan tetap berjalan seperti semula," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin, pada Konferensi Pers terkait Perpres Nomor 15 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022, secara virtual, Senin (18/4).
Penambangan Dasar Laut Dalam
Penambangan dasar laut dalam (DSM) adalah industri komersial potensial yang mencoba menambang deposit mineral dari dasar laut, dengan harapan dapat mengekstraksi …
Daftar Lengkap Peraturan K3 & Lingkungan Terbaru
Daftar Lengkap Peraturan K3 & Lingkungan Terbaru 2021 Oleh: Muhyidin, SKM Ketika suatu organisasi akan melakukan sertifikasi SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), ISO 14001: 2015 atau ISO 45001: 2018 maka harus memiliki daftar peraturan perundangan bidang K3LL (keselamatan, kesehatan kerja dan …
Peluncuran Aplikasi Perizinan Drone
Meskipun dilakukan secara online, semua proses perizinan pengoperasian drone dan pendaftaran pesawat tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Implementasi aplikasi ini diharapkan dapat menjadi role model atau acuan untuk proses perijinan khususnya di dunia penerbangan sehingga dapat berperan dalam …
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan …
2.REGULASI & ARAH KEBIJAKAN BIDANG MINERBA TERKAIT TATA KELOLA PERIZINAN Dalam kurun waktu tahun 2012 s.d tahun 2016, kebijakan dan regulasi terkait tata kelola perizinan …
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA …
Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 ... Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan …
Nikel Indonesia Mengguncang Dunia, Asal-usul Nikel dan Logam …
Dari penyetopan atau larangan ekspor bijih nikel, potensi penyerapan nilai tambah Indonesia tahun ini mencapai 20 miliar dollar AS, lebih tinggi dibandingkan 3-4 tahun yang lalu, yang hanya mencapai 1,1 miliar dollar AS. "Tidak boleh lagi (ekspor) yang namanya bahan mentah, raw material. Ini setop, sudah setop," tegas Jokowi.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif. 3. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam yang selanjutnya disebut WUP Mineral Logam adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam. 4.
Peraturan Pertambangan
Peraturan Pertambangan. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2018. Perubahan Ke Lima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan …
Kementerian Perindustrian
Program Restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri pengolahan kayu; Rekomendasi BMDTP Covid-19; Rekomendasi Ekspor Produk Telepon Seluler/Komputer Genggam (Handheld)/Komputer Tablet Yang Akan Diimpor Kembali; Rekomendasi Ekspor Skrap Logam; Rekomendasi Ekspor/Impor Bahan Bakar Lain Sebagai Bahan Baku dan Bahan …
Kotak Pandora Beralihnya Kewenangan Izin Tambang ke …
Berdasarkan data 2001, izin tambang yang tercatat di pusat hanya ada 750-an izin. Setelah beralih kewenangan di era desentralisasi, angkanya menjadi 8 ribuan di 2008. Bahkan di rentang 2010 sampai 2014 jumlahnya naik menjadi 10.900-an izin. Dari angka ini sebanyak 40% untuk izin usaha pertambangan atau IUP batu bara.
Jangka Waktu Kegiatan Usaha Pertambangan di Indonesia
3232. Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B. Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia perlu mendapat sorotan. Pengaturan mengenai jangka waktu kegiatan usaha pertambangan rencananya akan diperbarui kembali melalui Rancangan Undang …
Terbaru, Izin Tambang Yang Dicabut Bisa Diaktifkan Lagi
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan terbaru. Dalam hal ini adalah Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 15 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.
(PDF) Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal
Indonesia is a country rich in mines, such as gold, silver, petroleum, mines, etc. Mining must be carried out by the government or the private sector. Every mining …
Peraturan & Lisensi | HFM
The CMA is a regulating body charged with the prime responsibility of supervising, licensing, and monitoring the activities of Kenya's market intermediaries, including the stock exchange and the central depository and settlement system and all other persons licensed under the Capital Markets Act. HF Markets (SV) Ltd, Perusahaan reg 22747 IBC ...
Inspektur ID
Kepmen ESDM No. 2302K/ 70/ MEM/ 2017 tentang Pedoman Kerja Inspektur Tambang (Download). Kepmen ESDM No. 1827K/ 30/ MEM/ 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan kaidah Pertambangan yang Baik (Download). Lampiran 1 - Pedoman Persetujuan KTT dan lain-lain (Download) -> Lihat juga Kepdirjen 308Lampiran 2 - Pengelolaan Teknis …