Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang …
UU No. 3/2020 menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat. Namun daerah tetap akan mendapatkan manfaat, …
(PDF) ANALISIS DAMPAK TAMBANG EMAS TRADSIONAL …
diperbaharui UU No. 4/2009, dan UU No.3/2020 . ... Penggalian tidak diikuti. ... Pertambangan dan Energi Irian Jaya, Kantor Wilayah Provinsi Irian Jaya .
UU No. 3 Tahun 2020
MATERI POKOK PERATURAN. Abstrak. Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu menambahkan materi muatan baru berupa: (1) pengaturan terkait konsep Wilayah …
IHPB April 2022 Alami Inflasi 0,97 Persen, Tertinggi di Sektor Pertambangan
Bisnis, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) pada April 2022 mengalami inflasi sebesar 0,97 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengatakan, kenaikan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian dengan inflasi …
Badan Pusat Statistik
09 Dec 2016. Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi 2010-2014. 23 Dec 2015. Statistik Pertambangan Bahan Galian 2010-2014. 23 Dec 2015. Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 2010-2014. 23 Dec 2015. Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi 2010-2013. 03 Nov 2014.
Kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang Batubara di …
Kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang Batubara di Kawasan Kalimantan Timur Ditinjau dari Uu No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Uu No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba Aulia Widiyanti Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Bandung, Indonesia Auliawidiyanti2@gmail
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN …
Adapun pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun ... penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. 1 Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6. 2
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan
Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 …
pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah …
SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN-SIPB
terminologi bahan galian golongan c yang sebelumnya diatur dalam uu no. 11 tahun 1967 telah diubah berdasarkan uu no. 4 tahun 2009 menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan c sudah tidak terdapat lagi, diganti menjadi batuan dan dalam uu no. 3 tahun 2020 tentang minerba dalam bab xi a disebut sipb (surat izin pertambangan …
Ketika reklamasi pascatambang diabaikan perusahaan
Terkait kinerja sektor pertambangan, sebelumnya BPS mencatat Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional naik 0,56 persen menjadi 105,20 pada Januari 2021 dibandingkan Desember 2020 yang angkanya 104,62, dengan kenaikan tertinggi pada sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 1,50 persen.
(PDF) Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan …
penggalian, pengolahan hingga ... UU Pertambangan Mineral dan Batubara adalah semacam bentuk kontrak k ... environmental law dari UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan. J. B. Vol ...
Pertambangan: Pengertian, Tahapan Kegiatan, dan Jenisnya
Dalam pertambangan juga dikenal istilah penggalian. Penggalian adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian. ... Sementara menurut UU Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara …
ANALISIS MANFAAT SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PREKONOMIAN …
Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, UU tersebut mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut; Ayat 4) usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. ... Luwu Timur juga khususnya pada sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang memiliki nilai …
WILAYAH PERTAMBANGAN PASCA UU NO. 3 TAHUN …
Adanya perubahan wilayah pertambangan dalam UU Minerba yang baru berpotensi pada perubahan tata ruang baik di daerah maupun pusat yang akan berdampak pula pada …
Jenis-Jenis Perizinan Usaha Pertambangan Menurut UU …
Di mana dalam IUPK memperkuat posisi dan kepentingan nasional daripada Kontrak Karya. Peralihan ini diatur dalam Pasal 169A ayat (1) Revisi UU Minerba, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96/2021).
Pengertian Pertambangan menurut Undang-Undang – …
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Referensi: …
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan atau program kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan resiko dampak negatif terhadap lingkungan, (b) membuat data dan memberikan informasi referensi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup usaha pertambangan batuan basalt di Desa Pengadegan Kecamatan …
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI …
Dalam ketentuan Pasal 2 UU Pertambangan mineral dan batubara menyebutkan bahwa mineral dan batubara dikelola berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pengakuan dan perlindungan terhadap
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Pertambangan 1.
Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam pasal 7 meliputi: a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; b. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil;
IND-ENG-UU 4 of 2009 Pertambangan Mineral, Batubara …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA LAW OF THE REPUBLIC OF …
(PDF) HAK-HAK TANAH ATAS PENGGUNAAN …
Last Updated: 15 May 2023. PDF | On Sep 21, 2021, Aidil Adam and others published HAK-HAK TANAH ATAS PENGGUNAAN PERTAMBANGAN BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG YANG …
Kebijakan Integral Dalam Mencegah Dan Menanggulangi …
Wujud konkrit adanya penggunaan bagian dari rangkaian proses operasionalnya hukum pidana untuk menanggulangi PETI pidana dengan merumuskan dan menetapkan dapat dijumpai dalam Ketentuan Pidana perbuatan-perbuatan mana yang dapat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dipidana, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan Mineral dan …
(PDF) Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C …
Berdasarkan analisis ini diketahui bahwa pemanfaatan sumber daya darat dan perairan di berbagai sektor yang tercermin dari pertambangan dan penggalian sebagai sektor unggulan di Pantura Jawa Barat ...