Mengenal Konsep Kepemilikan dari Sudut Pandang Islam
1. kepemilikan individu (al-milkiyat al-fardiyah atau private property) Kepemilikan ini merupakan hak seseorang untuk memanfaatkan kepemilikan kekayaannya, Dalam menetapkan kepemilikan pribadi Islam mengatur beberapa hal. Pertama, Islam Mengatur tentang barang atau jasa yang diizinkan (dibolehkan) untuk …
ANALISIS KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT (HAK ULAYAT …
lebih dari sekedar gumpalan tanah, tambang, mineral di bawahnya, dan bangunan-bangunan yang berdiri di permukaannya.(DjokoPrakoso,1985,hal. 19) ... Kepemilikan hak milik tanah ulayat ini dikuatkan dengan Sertifikat. Peralihan tanah hak ulayat menjadi hak milik perorangan yang telah bersertifikat akan
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI …
hak dan kesempatan yang sama dengan anggota penduduk lainnya. Pasal 1 ayat (1) Konvensi ILO 169 mengatur bahwa hak-hak masyarakat adat dan bangsa pribumi …
Peralihan Tanah yang Dikuasai oleh Negara
Dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953, maka tanah-tanah Negara yang oleh sesuatu Departemen, Direktorat atau daerah Swatantra dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya akan diberikan kepada instansi …
Bagaimana Cara Ubah HGB Jadi Sertifikat Hak Milik? Ini Penjelasan
TRIBUNNEWS - Hak atas kepemilikan tanah yang diatur oleh hukum Indonesia beragam jenis dan ketentuan. Seperti Hak Guna Bangunan (HGB), hak pakai, hingga hak milik. Tetapi, sebagian masyarakat ...
TESIS KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH …
kepemilikan tanah rumah ibadah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan, Faktor penyebab kepastian hukum kepemilikan tanah rumah ibadah tidak dapat diwujudkan dan Upaya pengurus rumah ibadah untuk mewujudkan kepastian hukum kepemilikan tanah rumah ibadah di Kecamatan Tambang. Metode yang digunakan dilihat dari jenisnya …
13 Contoh Hasil Pertambangan Negara Filipina dan Daerah …
Suku bangsa yang ada di Filipina antara lain adalah Melayu Tagalog, Visayan, dan Ilocano sebanyak 95%. Ada juga keturunan Cina sebesar 2% dan Moro …
I. PENDAHULUAN
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA Sumber: I. PENDAHULUAN Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di …
Status Kepemilikan Tanah Pemegang IUP Operasi Produksi
Pada dasarnya perseroan pemegang Izin Usaha Pertambangan ("IUP") tidak dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik. Pun, hak atas IUP atau Izin Usaha …
tambang maupun sumber daya alam lainnya. Kondisi …
ketika tanah yang mereka miliki harus diserahkan kepada para pendatang Kristen-Filipino atas legitimasi pemerintah Filipina melalui undang-undang. Hal ini berdampak …
Pemilikan Hak Atas Tanah bagi Warga Negara Asing
Larangan hak kepemilikan tanah bagi Warga Negara ... mendapatkan suatu hak atas tanah di Indonesia selain hak milik.15 Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 …
HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF …
kepemilikan hak atas tanah di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 dapat ditunjukkan bukti dokumen kepemilikan atau dengan surat pernyataan atas dasar itikad baik, jika dalam hal kepemilikan tidak memiliki bukti fisik seperti girik atau riwayat kepemilikan, maka dengan beberapa ketentuan syarat ...
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK …
sesuatu sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang tidak dapat di gangu gugat lagi. Akan tetapi sebagaimana penjelasan pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat ... Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2003), h. 178. 123. AHKAM, Volume 2, Nomor 1, Juli 2014: 118-147
tambang maupun sumber daya alam lainnya. Kondisi …
ketika tanah yang mereka miliki harus diserahkan kepada para pendatang Kristen-Filipino atas legitimasi pemerintah Filipina melalui undang-undang. Hal ini berdampak padahilangnya hak kepemilikan tanah masyarakat Moro di Mindanao. Pemerintah Filipina dengan alasan nasionalisasi negarajugamenggunakan
Benarkah Tanah yang Terlantar Jadi Milik Negara?
Sedangkan tanah telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.. Setiap pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha wajib mengusahakan, mempergunakan, …
242 VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014 JURNAL ILMU …
kepemilikan hak tersebut.9 ... Keberadaan tambang kebanyakan letaknya berada di dalam perut bumi. Pasal 134 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 ... Rakyat (WPR),atau Wilayah IzinUsaha Pertambangan Khusus tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Selanjutya di dalam Pasal 136 juga menjelaskan bahwa dalam melakukan usaha ...
HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH KOSONG
Atas Tanah Di Kabupaten Badung, Denpasar Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Milik Atas Tanah Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak 3 Yunita Nurchasanah,/ 2013/Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pembatasan Kepemilikan Atas Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria Ditinjau Dari Maqasid Asy …
Contoh Kasus Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya
Contoh Kasus Sengketa Tanah Hak Milik dan Penyelesaiannya. Berikut adalah contoh kasus sengketa tanah hak milik dan penyelesaiannya melalui alternatif mediasi yang terjadi di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kranganyar yang melibatkan Kepada Desa Blukukan. Kasus ini berawal ketika di tahun 2012 seorang pengusaha …
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SERTIPIKAT …
1945. Sesuai perintah konstitusi pasal 33 ayat 3, Hak Menguasai Negara atas tanah harus bermuara pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konstitusi yang sama juga mengakui hak asasi warga Negara, termasuk didalamnya hak milik dan hak ulayat. Hak seseorang atas tanah semestinya harus dihormati, di dalam pengertian
Rencana pertambangan emas Sangihe: Wawancara pemilik …
Pemimpin tertinggi Baru Gold Corp., pemilik saham terbesar PT. TMS, Terry Filbert, menjawab tudingan yang menyebut perusahaannya berpotensi menyebabkan burung endemik punah, merusak lingkungan dan ...
Dapatkah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Diberikan …
Terdapat kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan ("IUP") atau Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") untuk menyelesaikan hak atas tanah …
hak milik in English
Setelah Latvia melepaskan diri dari Uni Soviet pada tahun 1991, orang-orang bisa menuntut kembali hak kepemilikan tanah yang diambil oleh Negara. After Latvia withdrew from the Soviet Union in 1991, ... Dan di Filipina, wakil presiden diburu dengan tuduhan perampasan hak milik. And in the Philippines, the vice president is hounded by plunder ...
242 VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014 JURNAL ILMU …
kepemilikan hak tersebut.9 Hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 5410 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu hak atas tanah yang bersifat tetap,dan …
Mengenal Kepemilikan Tanah HGU dan Aturan Hukumnya
Mengenal Kepemilikan Tanah HGU dan Aturan Hukumnya. Deretan rumah yang dibangun warga di atas tanah sengketa di Mesuji, Lampung, Kamis (2/8/2012). Konflik tanah dan tambang yang akhir-akhir ini merebak diduga salah satunya karena masyarakat tidak dilibatkan dalam mengolah tanah atau tambang untuk kesejahteraan warga. …
ANALISIS KONFLIK ATAU SENGKETA HAK …
Sengketa tanah adat Betang Sangkuwu mulai terjadi pada tahun 2005, namun sengketa mulai muncul pada tahun 2013, dan di tahun 2014 sengketa terangkat. Sengketa bermula 3 Peraturan Gubernur Kalimantanm Tengah nomor 13 tahun 2009 Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah.Usop, Sidik R. Kebijakan
Menangani Konflik Tanah di Timor-Leste | Crisis Group
Tanah di Dili dan wilayah perkotaan yang lain saat ini sudah memiliki harga jual yang tinggi. Perlindungan di dalam rancangan perundang-undangan atas tanah yang berada di bawah kepemilikan secara adat – termasuk mayoritas tanah di Timor-Leste – sangat lemah, terutama di hadapan kekuasaan luas yang diberikan kepada negara.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. Dasar filosofis …
tanah; c) "kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi" dalam hal ini adalah bahan galian tambang; kesemuanya ini "dikuasai" oleh negara. Pengertian "dikuasai" oleh Negara bermakna secara tegas bahwa negara sebagai organisasi bangsa Indonesia tidak diberikan hak Kepemilikan Bahan Galian, tetapi hanya diberikan "hak
Sebab-Sebab Kepemilikan
Berkata di atas mimbar :barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi orang yang membatasi/menandainya setelah . 12. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Bandung : Sinar Baru Algresindo, 1994,cet. Ke-27, hlm. 335. tiga tahun, apabila mereka tidak menggarapnya (membiarkan). 13
Konflik Pertambangan dan Hak Kepemilikan Tanah
Menyelesaikan konflik pertambangan dan hak kepemilikan tanah merupakan tantangan yang kompleks, namun dapat diatasi dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog. ... Kesepakatan bersama antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat lokal juga dapat dicapai untuk menentukan pemakaian …
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI …
hak dan kesempatan yang sama dengan anggota penduduk lainnya. Pasal 1 ayat (1) Konvensi ILO 169 mengatur bahwa hak-hak masyarakat adat dan bangsa pribumi terhadap sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah mereka, harus secara khusus dilindungi. Hak-hak ini termasuk hak masyarakat tersebut untuk
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA Oleh : …
Kepemilikan, Hak, Tanah. 67 dalam arti fisiknya, namun diatasnyalah dibangun ruang social, berbagai hubungan dijalin, persaingan terjadi, penguasaan dominan dan politik dikontestasikan. Hak atas tanah menjadi pemicu dan penyebab, pembentuk dan pengendali perubahan ditengah-tengah masyarakat nasional Internasional.
Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif …
atas tanah, hak atas tanah juga berisikan kewajiban-kewajiban untuk menggunakan dan memelihara potensi tanah yang bersangkutan. 15 Muwahid, Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 11. 16 Rosmidah, òKepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia, ó 72. 17 Harsono, Hukum Agraria Indonesia, 24.