Undang-Undang Penghapusan Kekerasan …
Mengapa RUU P-KS Tak Segera Disahkan? Sebenarnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah diusulkan sejak 26 Januari 2016. Artinya, pembahasan tentang RUU ini sudah hampir 3 …
Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Apa Saja …
Jakarta - . Presiden mempunyai kekuasaan menjalankan pemerintahan (chief executive) yang dilengkapi berbagai hak konstitusional. Berbagai hak ini biasa disebut sebagai hak prerogatif, yang antara lain memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, demikian dikutip dari Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati Edisi Pertama karya …
Memahami Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Abolisi dapat didefinisiskan sebagai penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi diberikan pada terpidana perorangan dan diberikan saat proses pengadilan sedang atau baru akan berlangsung. Berdasarkan Pasal 14 (2) Undang-Undang Dasar 1945, presiden memberikan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan …
Ketika DPR Diminta Mengerti Pentingnya RUU Perampasan …
Namun, RUU ini tetap tak pernah masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR. "Hanya masuk long list, ini saja enggak cukup, yang penting itu masuk (prolegnas) prioritas sehingga dibahas pada tahun itu, nah itu kita selalu mengalami kegagalan," kata Fithriadi dalam diskusi secara daring, Kamis (25/11/2021).
Apa Itu Amnesti?
KOMPAS - Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana. Amnesti merupakan hak prerogatif presiden atau hak istimewa yang dimiliki kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuatan badan-badan perwakilan.. Hak prerogatif presiden terdapat …
Pemberian amnesti ada persyaratannya
Jokowi menyatakan pemerintah akan memberikan amnesti untuk kelompok Din Minimi setelah melalui proses yang ditentukan. "Nanti akan kita berikan tapi ada prosesnya," kata Jokowi dalam lawatan akhir 2015, ketika meninjau Pasar Lokal Keyabi di Kabupaten Nduga, Papua, Kamis, 31 Desember 2015. Pewarta: Anita Dewi. Editor: Ade …
Melawan Kekerasan Seksual, Mengapa RUU PKS Harus …
KOMPAS - Pada 15 Januari 2021, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk kembali dalam 33 RUU yang ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2021. Ini adalah sebuah milestone yang penting dalam kampanye mendorong pengesahan RUU PKS. Namun perjalanan masih …
Melawan Kekerasan Seksual, Mengapa RUU PKS Harus …
ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww. (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI) KOMPAS - Pada 15 Januari 2021, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) masuk kembali dalam 33 RUU yang ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2021. Ini adalah sebuah milestone yang …
Opini
Saat ini salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020—2024 adalah RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi (GAAR). Latar belakang RUU GAAR adalah adanya kebutuhan hukum di masyarakat dan keniscayaan akan solusi hukum yang tepat untuk menjamin rasa …
Pengertian Amnesti dalam Hukum
Amnesti hanya bisa diberikan oleh badan hukum tertinggi suatu negara, misalnya pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif atau yudikatif. Di Inggris, hak ini dimiliki oleh yang dimahkotai (raja atau ratu) serta lewat tindakan parlemen. Di Indonesia hak ini dimiliki oleh presiden dengan pertimbangan dari DPR. Hal ini berdasarkan pada Undang …
BAB XI MENGAPA MASYARAKAT PERLU TERLIBAT DALAM AMNESTI …
Bangsa Indonesia membutuhkan orang yang berjiwa besar untuk membangun negeri ini. Mari kita sambut Amnesti Pajak ini dengan segera mengungkap harta, menebusnya dan memperoleh kelegaaan. 11.6 Proyek Belajar Sadar Pajak. Untuk memahami lebih lanjut hal-hal yang sudah Anda pelajari, coba Anda praktikkan tugas berikut, yaitu: 1.
Ketika DPR Diminta Mengerti Pentingnya RUU Perampasan Aset …
Dari era SBY hingga Jokowi. Kegagalan RUU Perampasan Aset masuk prolegnas prioritas di DPR sudah terjadi sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Direktur Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Fithriadi Muslim mengatakan, pihaknya sudah memperjuangkan pengesahan RUU ini …
(PDF) Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rancangan Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi bersifat urgen untuk segera di bentuk Undang-undang baru guna penyesuaian terhadap konstitusi dan ...
RUU dari Jokowi Ini Bikin Koruptor Nangis, Kapan Disahkan?
Dalam rapat dengan Komisi III tersebut, Mahfud membeberkan alasan mengapa RUU ini harus segera disahkan. Berdasarkan penilaian dan pengalamannya dalam menindak kasus korupsi, upaya tersebut cukup sulit dilakukan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum membutuhkan 'senjata' untuk mengatasi korupsi. Kepada Ketua …
Catatan Akhir 2021: Tahun Bahaya Bagi Pembela HAM
Pemerintah Indonesia harus memperbaiki komitmen mereka terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM), kata Amnesty International Indonesia hari ini. Sepanjang tahun 2021, pembela HAM menjadi salah satu kelompok yang paling dalam bahaya. Serangan terhadap mereka terus berlanjut, baik secara luring maupun daring, …
Mengulas RUU Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi serta …
Saat ini salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020—2024 adalah RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi (GAAR). Latar belakang RUU GAAR adalah adanya kebutuhan hukum di masyarakat dan keniscayaan akan solusi hukum yang tepat untuk menjamin rasa …
Apa Bedanya 4 Hak 'Sakti' Presiden: Amnesti, Abolisi, Grasi, …
Sebagai hak istimewa, Presiden harus hati-hati menggunakannya. Mengacu Pasal 14 UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Ketentuan ini sempat berubah dalam konstitusi UUD Sementara 1950. Pasal 107 konstitusi yang hanya sementara itu mengatur bahwa pemberian amnesti, …
Ini Beda antara Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi
Ketentuan ini sempat berubah dalam konstitusi UUD Sementara 1950. Pasal 107 konstitusi yang hanya sementara itu mengatur bahwa pemberian amnesti, abolisi, …
Pengertian Amnesti dalam Hukum
Amnesti hanya bisa diberikan oleh badan hukum tertinggi suatu negara, misalnya pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif atau yudikatif. Di Inggris, hak ini …
Pascakasus Baiq Nuril, Ini Pentingnya Revisi UU Amnesti
Mengapa Revisi UU Amnesti jadi penting? Kasus Baiq Nuril membuka kotak pandora bahwa putusan pengadilan tidak selamanya adil. Pascakasus Baiq Nuril, Ini …
Contoh Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi di Indonesia
Menurut Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap yang bersangkutan akan …
Mengulas RUU Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Serta …
Saat ini salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020—2024 adalah RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi (GAAR). Latar belakang RUU GAAR adalah, adanya kebutuhan hukum di masyarakat dan keniscayaan akan solusi hukum yang tepat, untuk menjamin rasa …
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan …
RUU ini dinilai dapat menjadi jalan baru untuk mendukung upaya pencegahan dan penguatan pemberantasan korupsi. Menindak semua kejahatan ekonomi. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rae mengatakan, RUU Perampasan Aset bisa digunakan untuk menindak semua kejahatan ekonomi, …
Senat Thailand bahas RUU Amnesti
Senat Thailand mulai membahas rancangan Undang-undang Amnesti yang bisa memungkinkan kembalinya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Senat Thailand bahas RUU Amnesti - BBC News Indonesia BBC ...
Jokowi Akan Beri Amnesti ke Saiful Mahdi, Apa Bedanya …
Berbagai pihak mulai dari koalisi advokasi hingga 38 akademisi dari Australia pun mengirimkan surat permohonan amnesti ke Jokowi untuk Saiful. Sebagaimana …
Amnesti Adalah Apa? Ini Penjelasan dan Bedanya dengan
Amnesti adalah salah satu istilah yang sering kita temui dalam dunia hukum. Amnesti terkait perhukuman adalah bentuk keringanan yang diberikan kepada …
Ketika DPR Diminta Mengerti Pentingnya RUU Perampasan …
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah akan kembali mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana ke Dewan …
Jokowi Akan Beri Amnesti ke Saiful Mahdi, Apa Bedanya …
Sebagaimana bunyi Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945, Presiden memang memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dengan pertimbangan DPR. Presiden juga berhak memberi abolisi, serta grasi, dan rehabilitasi. Baca juga: Presiden Setuju Beri Amnesti ke Saiful Mahdi, Mahfud: Tinggal Tunggu DPR. Lantas, apa perbedaan keempatnya? …
Praktisi Kesehatan Ramai-ramai Tolak RUU Kesehatan, …
KOMPAS – Juru Bicara (Jubir) Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril menanggapi penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang saat ini sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan pemerintah. "Penolakan tersebut berpotensi menghambat kebutuhan terhadap …
RUU Konservasi: Mengapa masyarakat adat perlu dilibatkan …
Tokoh masyarakat adat Dalem Tamblingan, yang berasal dari Bali, Putu Ardana, mengatakan masyarakat adat harus dilibatkan karena menurut dia, hutan-hutan yang kondisinya masih baik, "sebagian ...
Apa Itu Amnesti?
KOMPAS - Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana. Amnesti merupakan hak …
Din Minimi ancam angkat senjata lagi
Saiful Juned. Din Minimi mengancam akan kembali 'memberontak' jika harus menjalani proses hukum. Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang telah meletakkan senjata, Din …
Urgensi Pembentukan RUU Grasi, Amnesti, Abolisi dan …
Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945 tegas menyatakan bahwa, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Selain itu, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan …
Opini
Sebagaimana diketahui bahwa perihal amnesti, abolisi, dan rehabilitasi belum ada UU yang mengatur secara tegas. Amnesti dapat diartikan sebagai …
Hak Preogratif Presiden: Grasi, Amnesti, Rehabilitasi dan …
Baca juga: Mengenal Amnesti, Hak Presiden yang Saat Ini Didesak untuk Diberikan Jokowi ke Baiq Nuril Hak preogratif presiden Dikutip situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden Republik Indonesia berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan …
3 Alasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mendesak …
ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww. (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI) JAKARTA, KOMPAS - Pakar hukum sekaligus pendiri Institut Perempuan, Valentina Sagala mengatakan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mendesak untuk segera diselesaikan dan disahkan. Ia menuturkan, ada tiga alasan yang melatarbelakangi …
Guru Besar UGM Beberkan 5 Alasan Perlunya RUU KUHP Disahkan …
Menurutnya, ada lima alasan kuat mengapa RUU KUHP itu disahkan DPR sebelum 30 September 2019 ini. "Pertama, KUHP lama tidak menjamin kepastian hukum," kata Eddy, Kamis (5/9/2019).