23. SNI 13 – 3595 – 1
SNI 13 – 3597 – 1994 S Syarat Mutu Batu Apung dalam Industri Pencucian Jin. 26. SNI 13 – 3600 – 1994 S Penentuan Kadar Belerang Total Contoh Batubara. 27. SNI 13 – 3601 – 1994 S Penentuan Kadar Belerang pada Berbagai Senyawa. 28. SNI 13 – 3602 – 1994 S Penentuan Barat Jenis Semu Contoh …
(PDF) Daftar SNI Pertambangan
DAFTAR SKKNI MINERAL DAN BATUBARA. 8/12/2019 Daftar SNI Pertambangan. 12/19. NO NAMA PERUSAHAAN NO SKT TANGGAL1 PT. Grama Bazita 491/30/DJB/2011 11 Februari 20112 PT. Intertek Utama Services 488/30/DJB/2011 11 Februari 20113 PT. ... GMX Mineral And Coal 381.K/30/DJB/2011 2 Maret 201171 PT . …
PP No. 96 Tahun 2021
PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha pertambangan; 4) izin pertambangan rakyat; 5) izin usaha pertambangan khusus; 6) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; 7) surat izin penambangan batuan; 8) izin …
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JAKARTA, HUMAS MKRI – Pemerintah dan DPR menilai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) penting dilakukan. Hal ini merupakan upaya untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan …
TIM PENYUSUN
Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara TekMIRA Penanggung Jawab: Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Editor : Koordinator Bagian Rencana dan Laporan Tim Penyusun : Unit Ditjen Mineral dan Batubara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
Menimbang: a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai …
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan …
Perkembangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek, baik sosial, politik, ekonomi, dan hukum, baik secara nasional maupun dalam skala global. kondisi ini lah yang pada akhirnya membawa dampak terhadap regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu Undang …
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN …
2. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri. 2. Preference for domestic minerals and coal supply to guarantee the availability of minerals and coal as raw materials and/or as
Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan …
Abstract. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara eksistensi pertambangan rakyat dari aspek perizinan, …
Apakah Batubara Itu Batuan, Mineral atau Fosil?
Ahli geologi batubara mempelajari subjek mereka dengan cara yang sama seperti ahli geologi lain mempelajari batuan lain. Namun alih-alih berbicara tentang mineral yang membentuk batu (karena tidak ada, hanya sedikit bahan organik), ahli geologi batu bara menyebut komponen batu bara sebagai maseral.Ada tiga kelompok maseral: …
POTENSI CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI …
For metal minerals, Indonesia had 6.08% nickel, 6.82% cobalt, 14.05 lead, 9.63% zinc, 3.33% bauxite, 0.72 iron, 4.63 gold, 16.67% tin, 3.29% copper, 19.17 manganese, …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan; - 2 - 4. Pertambangan . . . d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ...
(PDF) KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL …
Komoditas pertambangan dikelompokkan menjadi dalam 5 golongan, yaitu: 1. Mineral radioaktif, antara lain: radium, thorium, uranium 2. Mineral logam, antara lain: …
Polda Jambi Minta Perusahaan Batubara di Jambi Tunduk SE …
TRIBUNJAMBI, JAMBI - Polda Jambi meminta seluruh perusahaan tambang batubara di Provinsi Jambi, untuk tunduk pada surat edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor 4.E/.01DJB.S/2022, tanggal 9 April 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan pengangkutan mineral dan batubara.. …
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL …
mineral dan batubara, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.2 Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan 2 (dua) legislasi yang menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan, antara ...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK …
Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" B. Perumusan Masalah Adapun permasalahan yang dikaji antara lain: 1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara saat ini (ius constitutum)? 2.
Batu Bara Indonesia
Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram. Ada banyak kantung cadangan …
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN …
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan …
Minerba
SOSIALISASI PERIZINAN SUB SEKTOR MINERBA, RKAB, DAN PERMOHONAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 29 Juli 2021Konten:Sosialisasi Perizinan Online MinerbaSosialisasi RKAB...Selengkapnya. ... Harga Batubara Acuan (HBA) untuk penjualan langsung …
UU Pertambangan Mineral dan Batubara Digugat
Foto Humas/Gani. JAKARTA, HUMAS MKRI – Meski baru disahkan pada 10 Juni 2020 silam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang …
SALINAN
b. mengendalikan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi Jambi; dan c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi Jambi. Bagian Ketiga Azas Pasal 3 Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan berdasarkan …
Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI. 1. Sekretariat Direktorat Jenderal. 2. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara. 3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral. 4. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara.
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN …
Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan daerah dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan daerah. (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan …
Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral
membedah dan memetakan konsep pertambangan mineral dan batubara yang berlaku di indonesia, sebagai bahan awal untuk diperbandingkan dengan fiqh Islam. Download Free PDF View PDF. See Full PDF Download PDF. RELATED PAPERS. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN …
TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN …
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DAERAH dan www. economy.okezone dan I. PENDAHULUAN Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan, …