Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor Minerba
Perpres No. 55 Tahun 2022 merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi.
Vol 1, No 2
EVALUASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN KAS PEMERINTAH PUSAT (Studi Kasus pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan) ... dan Program di Universitas Brawijaya yang telah di audit oleh Satuan Pengendalian Internal Universitas Brawijaya tahun 2012) ... PREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN …
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan …
Badan Pusat Statistik
IHK dan Rata-rata Upah per Bulan Buruh Pertambangan di Bawah Mandor (Supervisor) Indonesia, 2012 - 2014 (IHK 2012=100) Bulan: Tahun: Indeks Harga Upah …
(PDF) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang …
Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara . × ... 07 TAHUN 2012 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN …
TUGAS PEMERINTAH DALAM MENGAWASI AKTIVITAS PERTAMBANGAN …
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 tahun 2012 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara. dimana materi pokok yang terkandung didalamnya ...
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, …
Ahli: Pengelolaan Pertambangan oleh Pemerintah Pusat …
Hal ini bermakna bahwa hanya pemerintah pusat saja yang mempunyai kewenangan dalam hal penguasaan mineral dan batubara. Sementara dalam undang‑undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan, penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) …
Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Pada Bidang …
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum." Menilik proses penyusunan UU 3/2020 dimana kewenangan pengurusan Minerba banyak ditarik kembali ke pemerintah pusat erat kaitannya dengan terminologi
SKEMA PENGALIHAN KEGIATAN PENGUSAHAAN …
pemerintah pusat. Selain itu sesuai Pasal 10, pengusahaan pertambangan dimungkinkan dapat dilakukan oleh pihak swasta melalui bentuk kontrak kerjasama. 2.2. Bentuk Pengusahaan Pertambangan Batubara Konsep kegiatan pengusahaan pertambangan batubara sesuai UU No. 11 Tahun 1967 pada dasarnya -2.000 4.000 6.000 8.000 …
Cipta Kerja
Pasal 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk: menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia …
PP No. 36 Tahun 2021
PP ini mengatur kebijakan pengupahan, penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil, pelindungan upah, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran …
PENGARUH HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT …
KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA . Cover Page Footnote . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Hayati Tri, Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap …
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang ... melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara. 6. Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang adalah ... d. upah minimum regional. (3) Eskalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan penyesuaian setiap 1 (satu) tahun sejak tanggal dimulainya operasi komersial (commercial
Lengkap! Rincian UMP 2021 di 34 Provinsi
Jakarta - . Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memaparkan UMP alias upah minimum di 34 provinsi. UMP tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp 4,4 juta "Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam 1 (satu) wilayah provinsi," tulis Kemnaker dalam keterangan …
HR, Ini Panduan Lengkap UU Ketenagakerjaan …
Penting diketahui bagi HR, ini panduan lengkap UU Ketenagakerjaan terbaru di Indonesia akan dibahas Mekari Talenta. Hal ini termasuk perubahan terkait Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja …
Uu no. 3 thn 2020 tentang Minerba | PDF
1.SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN …
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 24 Tahun 2012. Tahun. 2012. Tentang. PP Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan …
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang …
PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 24: Tahun: 2012: Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL …
Detil Berita
Dimar menjelaskan Ditjen Minerba melakuka penataan IUP sejak 2011 melalui proses Clear and Clean (C&C). Izin yang tumpang tindah sama komoditas tambang dan/atau tidak lengkap secara administrasi, tidak memperoleh status C&C. IUP dapat memperoleh pelayanan pemerintah dengan memenuhi tiga aspek, yaitu tidak tumpang …
Pengawasan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang, salah satunya adalah membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. [7] Selain gubernur, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c jo. Pasal 153 ayat (1) huruf a UU 23/2014 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi …
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Pertambangan 1.
dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan.31 Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pasal 6 meliputi: 30. H.Salim …
Prosedur Penambahan Kapasitas Produksi Tambang
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan …
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA …
Permenaker Nomor 18/2022 tentang Upah Minimum 2023 …
Liputan6, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum 2023 telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Alasannya, sudah melalui langkah harmonisasi regulasi. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan …
UU No. 3 Tahun 2020
ABSTRAK: Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan …
Aturan Upah Minimum Dalam UU Cipta Kerja Terbaru, …
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengatur perlindungan bagi pekerja/buruh melalui upah minimum. Nah dengan adanya UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur pula soal upah minimum. Pasal 88 ayat (2) UU 6/2023 …
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Ditetapkan: 21 …
EKSISTENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM …
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan/atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota. Kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara pada …
Perhitungan PBB Pertambangan
Pasal 2. (1) Objek pajak PBB Mineral dan Batubara adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. permukaan bumi, meliputi: 1) tanah dan/atau perairan pedalaman …
'Di mana ada tambang di situ ada penderitaan …
Sepanjang tahun lalu terjadi 45 konflik tambang yang mengakibatkan 69 orang dikriminalisasi dan lebih dari 700 ribu hektar lahan rusak. Mengapa konflik dan kerusakan lingkungan terjadi di wilayah ...
BAB 1 SITUASI PENGUPAHAN DI INDONESIA
KEBIJAKAN UPAH MINIMUM INDONESIA 6 M Lapangan kerja formal cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya sekalipun sempat mengalami penurunan di tahun 2003. Sebaliknya lapangan kerja sektor informal cenderung menurun. Pada tahun 2002 lapangan kerja di sektor formal mencapai 36,1% dan meningkat menjadi 46,8% tahun …
Upah Minimum – Pengertian dan Mekanisme Penetapan
Menurut pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021), upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah, terdiri atas: Dalam hal komponen Upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.
(PDF) Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ...
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM …
Hartati, Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara 3. Kerangka Teori Kewenangan pemerintah daerah dalam pemerintahan, termasuk dalam urusan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sebagian besar ditentu-kan oleh pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sedang berlangsung.
(PDF) Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel Bagi …
Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 memperoleh pendapatan asli da erah (PAD) dari sektor pertambangan sebes ar 25 miliar. Sektor Pertambangan masih jadi andalan pemerintah da lam ...
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH …
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH DALAM KEBIJAKAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Emilda Yofita* Erwin Syahruddin**. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat 10450 E-Mail: emildayofita2@gmail, erwinsyahruddinhijrah@gmail Naskah diterima : …
PP No. 96 Tahun 2021
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beranda. Subjek. Jenis. Tahun. Glosarium. Tematik. Perwakilan. ... Pemerintah Pusat. Nomor. 96. Bentuk. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. PP. Tahun. 2021. ... PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang …
(PDF) POLITIK HUKUM PENGUASAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA …
Pola sentralistik dalam hal penyelenggaraan penguasaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat belum selaras dengan amanah UUD NRI 1945. ... Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentan g ...