PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070), dianggap perlu mengatur lebih lanjut keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi dengan suatu Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG …
a.sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang syah, diberi tahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan …
"Di Mana Ada Tambang, di Situ Ada Penderitaan Warga, …
KOMPAS - Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, ada jejak konflik sosial dan kerusakan lingkungan di wilayah lingkar pertambangan. "Di mana ada tambang, di situ ada penderitaan warga.Di mana ada tambang, di situ ada kerusakan lingkungan, tidak akan bisa berdampingan," kata koordinator Jaringan Tambang …
Duh, Berantas Tambang Ilegal Tak Cukup Lewat Pendekatan …
Adapun dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun …
K3 Tambang Bawah Tanah
K3 Tambang Bawah Tanah 1 UNDANG UNDANG PERTAMBANGAN. MAKALAH K3 DI BIDANG PERTAMBANGAN The Mechanical Enginering. Dunia Nyata k3 dan lingkungan pertambangan. Pendidikan Dan Pelatihan Pengenalan Tambang Bawah Tanah. PEKERJAAN TANAH DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA K3. …
Dasar-dasar Hukum Pertambangan Indonesia
Dasar Hukum. · Pasal 33 UUD 1945: o Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. o Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. - Pasal 169 UU No 4/2009.
Peraturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan …
Jalan-jalan tambang; h. Pengaman permesinan dan i. Tempat-tempat yang dianggap berbahaya. Pasal 25 diatur tentang Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yaitu …
Sanksi Pidana Menanti Perusahaan yang Tak …
Bisnis, JAKARTA - Undang Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ketentuan pidana untuk kegiatan penambangan …
K3 Tambang Bawah Tanah
Kerja Tambang ? nisfanjanitan. PEKERJAAN TANAH DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA K3. Manajemen Risiko K3 di Perusahaan Pertambangan. Media PT Freeport Indonesia. Metode ... September 28th, 2018 - Undang Undang dan K3 Pertambangan H Thabrie Akma 1 UNDANG UNDANG PERTAMBANGAN I …
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG …
(3)Pekerjaan kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan diwilayah yang ditutup untuk kepentingan umum. (4)Lapangan pekerjaan kuasa pertambangan tidak meliputi: a.tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, misalnya jalan-jalan umum, jalan kereta api, saluran air, listerik, gas dan sebagainya;
smk3 Tambang | PDF
Dokumen-dokumen : Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1955 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3 Undang-Undang Republik Indonesia, …
PERBANDINGAN MATERI KETENTUAN …
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA No Perihal UU No. 11/1967 UU No. 4/2009 Keterangan 1. Definisi ... 2 Pengelompokkan dan penggolongan bahan tambang ini diatur lebih lanjut dalam PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan …
PPSDM GEOMINERBA
Hal ini juga ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 khususnya pasal 141 ayat 2 bahwa inspektur tambang tambang melakukan pengawasan teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, dan pemanfaatan barang, jasa, …
Kepmen ESDM 555.K.26.M.PE Tahun 1995
a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 pengaturan keselamatan kerja di bidang pertambangan menjadi kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi; b. bahwa sesuai dengan kemajuan teknologi pertambangan semua ketentuan keselamatan kerja dibidang pertambangan yang termuat dalam Mijin Politie Reglement …
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN …
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG …
UU Minerba, Denda Kegiatan Penambangan Ilegal Naik Jadi …
Dalam UU Minerba, denda kegiatan penambangan ilegal dinaikan menjadi paling banyak Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 10 miliar. Kendati demikian, sanksi penjara justru dipersingkat menjadi paling lama 5 tahun dari sebelumnya 10 tahun. Baca juga: RUU Minerba Resmi Disahkan Jadi Undang-undang.
Memahami Izin Pertambangan Pasca Terbitnya UU Minerba dan …
Payung hukum reformasi perizinan tambang tertuang dalam Undang Undang 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dari penerbitan kedua aturan tersebut lahir berbagai regulasi turunannya. Selain itu, presiden Joko Widodo juga mengumumkan pencabutan sebanyak 2.078 Izin Usaha …
Materi Pop | PDF
1 UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) 1945 2 TAP MPR RI 3 Undang-Undang (UU) 4 PERPU Peraturan ... pengujian dari pekerjaan permesinan dan kelistrikan serta peralatan. ... dipasang kembali atau diperbaiki Merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan dan semua perbaikan permesinan …
Tanggung Jawab Pengawas Operasional Tambang
Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis – Sesuai dengan Kepmen 555K tahun 1995 dijelaskan bahwa Kepala Teknik Tambang dalam melakukan tugas fungsinya di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan ditambang, permesinan perlistrikan serta peralatannya dibantu oleh Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis.
BPSDM ESDM
rnHal ini juga ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 khususnya pasal 141 ayat 2 bahwa inspektur tambang tambang melakukan …
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 …
(PDF) Modul Peraturan Perundangan MENTERI PERTAMBANGAN ENERGI REPUBLIK
a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 pengaturan keselamatan kerja di bidang pertambangan menjadi kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi; b. bahwa sesuai dengan kemajuan teknologi pertambangan semua ketentuan keselamatan kerja dibidang pertambangan yang termuat dalam Mijin Politie Reglement …
Kebijakan K3 Perusahaan Tambang yang Wajib Diketahui
Lingkungan kerja yang kondusif dan sehat juga tak luput dari pemantauan, supaya kualitas para karyawan di area tersebut terjaga dengan baik. Hal tersebut membuat produktivitas perusahaan tambang pun juga tidak terhambat. Konsentrasi pemantauan biaa dilakukan pada intensitas cahaya, kebersihan dan sanitasi, polusi, dan lain …
Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa
Regulasi Pertambangan: VOC dan Hindia Belanda. Bertolak dari pertambangan sederhana, era tambang baru dan modern di Indonesia dimulai pada tahun 1602. Tepatnya saat …
TA4241-C Dasar Hukum K3 Di Indonesia | PDF
Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia.
Peraturan Perundangan Keselamatan Pertambangan
Bertanggungjawab untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharaan SPIPP yang menjadi tugasnya. ... Bahaya listrik, permesinan, kebisingan, panas dan tindakan perlindungannya 8. P3K Materi Pelatihan Pengawas 1. Peraturan & Manajemen KP 2. ... Pelaporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara 5 …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
(2), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan …
DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Angkutan …
KOMPAS - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan angkutan pertambangan dan perkebunan yang menggunakan jalan umum.. Contoh kasusnya ada di Provinsi Jambi. Banyak angkutan batu bara yang melintasi jalanan umum, sehingga menimbulkan …
Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan – Info …
Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan. Pengaturan aktivitas pertambangan secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009. Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini …