deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21 PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri. PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 …
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. ... Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang …
1) jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak; 2) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan. 3) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. d. Pasal 4 ayat (1) huruf e, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Peraturan Pemerintah, 37 TAHUN 2018. (1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan …
Berdasarkan Pasal 1 Nomor 2 dan 3 PP Nomor 15 Tahun 2022, pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. ... Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – Biaya 3M. ... penjualan yang perhitungan penghasilannya …
Dalam masa pajak Oktober 2023, PT K melakukan penyerahan jasa perbaikan emas perhiasan kepada CV L dan memperoleh imbalan dengan total jumlah …
KOMPAS - Pemerintah memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen mulai 1 April 2022.. Ketentuan ini mengacu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Di dalam Pasal 7 UU HPP disebutkan besaran PPN per 1 April 2022 adalah sebesar 11 persen. "Tarif Pajak …
Jasa tertentu dan sumber tertentu yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 tersebut di antaranya: Jasa konstruksi. Sewa tanah/bangunan. Pengalihan hak atas tanah/bangunan. Hadiah undian, dan lainnya. Sedangkan pajak konstruksi yang dikenakan PPh final Pasal 4 ayat 2 sendiri terdiri dari beberapa jenis usaha di bidang jasa …
Meskipun berdasarkan prinsip Syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B. Yang tidak termasuk dalam pengertian …
PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipungut atas jasa atau dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Ada beberapa macam tarif PPh Pasal 23 yang dikenal, mulai dari 2 persen hingga puluhan persen. Tentu saja penentuan tarif tersebut sesuai dengan jenis …
Pajak dapat digolongkan berdasarkan kewenangan yang memungutnya, yaitu pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti: Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai. ... PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu); Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan); Pajak Sarang Burung Walet.
pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah …
1. Biaya jasa penggunaan Fasilitas Pelabuhan adalah sebesar Rp 75.000 per MT (tujuh puluh lima ribu Rupiah per metrik Ton), yang dihitung berdasarkan Draught Survey (untuk selanjutnya disebut sebagai "Biaya Pekerjaan"). Biaya Pekerjaan tersebut belum termasuk pajak dan retribusi sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 2.
Mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Hingga saat ini, belum ada negara yang bisa benar-benar mandiri tanpa membutuhkan barang atau jasa dari negara lain. Hal ini berarti kegiatan impor merupakan perdagangan antar-negara yang …
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan ketentuan Pasal …
Meneliti apakah jasa yang digunakan itu adalah termasuk jenis jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23 berdasarkan PMK-141/PMK.03/2015. ... oleh Pemotong dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 6. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa …
1) Yang berlaku saat ini adalah PP NO. 40 Tahun 2009 (Perubahan atas PP NO. 51 Tahun 2008) Pasal 10 huruf "a" angka 2: Wajib Pajak (Perusahaan) yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka dikenakan PPh Pasal …
T = (1‰ x Nilai Tanah) + Rp 50.000,00. 4. Biaya pelayanan informasi untuk Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti per bidang adalah Rp 50.000; 5. Biaya pengecekan sertifikat adalah Rp 50.000. Sedangkan pajak penghasilan dikenakan kepada penjual. Penjelasan lebih lanjut, silakan simak ulasan di bawah ini.
Informasi Lengkap Tentang PPh 23 Jasa. May 11, 2021. Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pajak Penghasilan Pasal 23 atau yang biasa disebut PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, maupun hadiah dan penghargaan, tentunya selain nominal yang telah …
Contoh : Pajak pertambahan nilai (PPN).PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral: Klik di Sini. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 …
Terdapat pajak yang wajib dibayarkan pada tiap tahapan dalam industri pertambangan, di antaranya: Penyelidikan umum. Tahap ini ditujukan untuk menentukan potensi barang tambang yang ada pada suatu daerah dengan pengujian geologis. Jasa yang dibutuhkan adalah pihak peneliti geologis, atas jasa ini terdapat kewajiban PPN …
7. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 8. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 9. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusahayang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan I …
Dasar hukum PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015. Poin terpenting ada di Pasal 1 ayat (3) huruf b angka 4 yaitu: pembayaran …